Pemerintah India (GoI) telah mengambil keputusan untuk penerapan standar terbuka dalam implementasi E-Governance. Tujuan kebijakan itu adalah untuk memberikan jaminan kepada lebih dari 1.1 miliar warganya agar mendapatkan layanan dari instansi pemerintahan secara luas dengan "Efisien, Transparan dan Handal" dan biaya yang rendah.

Kecuali itu GoI berusaha untuk memberikan layanan yang sama kepada stakeholders lainnya seperti lembaga-lembaga publik berikut petugasnya dan komunitas bisnis terkait. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan kerjasama antar instansi terutama terhadap integritas informasi (data) yang berasal dari berbagai departemen dan aneka sistem komputer, dan standar terbuka (Open Standard) merupakan pilihan yang tepat.

Open Standards berlaku bila spesifikasi tersebut diperoleh tanpa memerlukan biaya atau dengan biaya yang sangat rendah. Disamping itu, dan bila perlu diberi jaminan atas hak untuk menggunakan teknologi relevan yang dilindungi paten, namun tanpa biaya.

Di paragraf yang sama, dalam konsep sebelumnya masih tersisa kalimat yang menyebutkan untuk mempertimbangkan teknologi yang dilisensikan dengan ketentuan "FRAND" ("Fair, Reasonable And Non-Discriminatory"). Namun setelah diskusi yang panjang, kemudian pasal itu dihilangkan sehingga para pejuang Open Source dapat menyambut keputusan akhir yang dianggap cukup jelas dan berimbang. Dokumen [PDF 13 halaman] "Policy on Open Standards for e-Governance" merinci kebijakan yang ditetapkan pemerintah India.