Organisasi pelobi IIPA (International Intellectual Property Alliance) asal USA, yang memantau dan berurusan dengan HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) meminta pemerintah Amerika untuk meningkatkan peringkat pengawasan terhadap negara yang mensyaratkan atau menyarankan penggunaan software Open Source. IIPA yang berasosiasi dengan Business Software Alliance (BSA), Motion Picture Association for America (MPAA) dan Recording Industry Association of America (RIAA), yaitu asosiasi terkait dengan industri software, film dan musik di Amerika, berpendapat bahwa penyebarluasan open source merupakan ancaman serius terhadap HAKI.

Menurut dosen bidang hukum Universitas Edinburg Andres Guadamuz, disebutkan bahwa negara-negara yang diminta IIPA agar pengawasannya diperketat termasuk Indonesia, Brasil dan India yang akan dimasukkan ke daftar "Special 301 Watchlist" karena menyarankan penggunaan software Open Source. Daftar pantauan yang merupakan bagian dari Special 301 Report 2009 merinci negara-negara yang dianggap kurang memperhatikan kesepakatan internasional tentang HaKI, paten dan merek dagang.

Jumlah negara yang beralih ke software open source kian hari meningkat pesat. Beberapa negara bahkan mewajibkan penggunaan software bebas melalui undang-undang bila tersedia aplikasi yang dibutuhkan. Alasan menggunakan open source bukan semata soal biaya yang umumnya lebih rendah, namun lebih dari itu, open source diakui lebih menjamin kedaulatan pengguna berkat sifatnya yang mewajibkan ketersediaan kode sumber, lebih interoperabel dan tidak ada ketergantungan terhadap vendor tunggal. Keuntungan yang diperoleh pengguna software open source yang pada prinsipnya bebas Pungli itu, ternyata dimata IIPA merupakan ancaman yang dianggap melemahkan industri software di negara bersangkutan, atau paling tidak berdampak terhadap industri software di Amerika.

Dalam laporan khusus untuk Indonesia, IIPA mengacu pada surat himbauan dari MenPAN (Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara) yang menyarankan penggunaan software sah baik proprietari maupun alternatif open source:

	“The government of Indonesia, under its Ministry of Administrative 
Reform (MenPAN), officially sent to all central and provincial government 
offices, including state-owned enterprises in Indonesia, Circular Letter 
No. 1 of 2009 issued on March 30, 2009, endorsing the use and adoption of 
open source software within government organizations. More specifically, 
the MenPAN letter, concerning the “Utilization of Legal Software and Open 
Source Software ( OSS),” encourages government agencies to use “ FOSS” (Free 
Open Source Software) with a view toward implementation by the end of 2011, 
which the Circular states will result in the use of legitimate open source 
and FOSS software and a reduction in overall costs of software.”

Kendati saran yang berimbang, namun IIPA tidak urung menyarankan Indonesia masuk dalam daftar pantauan khusus Special 301 Watchlist. Alasan yang disampaikan IIPA antara lain bahwa himbauan pemerintah (MenPAN) menggunakan solusi alternatif demi penghematan dan kedaulatan, dianggap menganak-emaskan open source dan secara artifisial telah menyulitkan perusahan Amerika berkiprah di pasar Indonesia untuk memasok sofware proprietari atau menutup akses pengguna mendapatkan software proprietari yang diklaim lebih berkwalitas.

Berkaitan dengan dengan hal diatas, barangkali pendapat dari organisasi pembela hak warga "Digital Copyright Canada" berikut ini cukup menarik untuk disimak:

	Encouraging legally  Free Software is by far the best policy 
instrument to reduce software copyright infringement for the less 
financially rich countries and individuals of the world. For the vast 
majority of the worlds population the only viable options are to infringe 
royalty-based software or switch to royalty-free alternatives. The fact 
the IIPA is encouraging countries to have policies which increase 
infringement rather than have people switch to competing software is 
telling about their actual goals.